1 week ago
4
Jakarta -
Pemerhati penerbangan sekaligus Mantan Kepala Staf AU (KSAU) periode 2002-2005 Marsekal (Purn) Chappy Hakim mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memerhatikan dua hal krusial. Menurutnya, ada dua hal yang perlu diperhatikan pemerintah demi menjaga kelancaran lintas perjalanan ke depan.
Chappy menilai industri penerbangan secara nasional membutuhkan perhatian serius, terutama di tingkat strategis, yakni penentu kebijakan. Dalam perencanaan jangka panjang, tentunya memerlukan dana yang besar dan berkesinambungan.
Ke depan, dia melihat industri penerbangan akan menghadapi dua hal krusial yang perlu menjadi perhatian pemerintah, yakni staf ahli yang kompeten dan dewan penerbangan dalam aspek sinkronisasi penerbangan nasional dan penerbangan militer.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk kelancaran lintas perjalanan ke masa depan setidaknya kita akan berhadapan dua hal yang krusial sifatnya. Pertama, kebutuhan think tank atau staf ahli yang kompeten. Kedua adalah dewan penerbangan dalam aspek sinkronisasi national aviation yang terdiri dari civil aviation dan military aviation," kata Chappy dalam acara HubTalks, Hub Space 2024, JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2024).
Dia menjelaskan industri penerbangan membutuhkan masukan dari para ahli kebijakan strategis di bidang transportasi udara. Sebab, penerbangan domestik atau nasional menjadi subsistem transportasi globa yang harus patuh kepada regulasi internasional, seperti aviation safety regulation.
"Demikian pula adanya periodic international audit yang harus diikuti atau comply with. Hal ini telah menjadi kebutuhan penting mengingat seorang Menteri Perhubungan atau Direktur Jenderal Perhubungan Udara atau Kementerian Perhubungan dalam perannya sebagai otoritas penerbangan nasional tidak mungkin memiliki anggaran yang cukup serta ahli yang kompeten serta up to date untuk dapat menguasai dengan baik dinamika perkembangan teknologi penerbangan yang sangat cepat," jelasnya.
Lebih lanjut, kemajuan teknologi komunikasi dan industri aviasi yang kini telah masuk ke dalam era siber juga menjadi tantangan. Hal ini ditandai dengan artificial intelligence, autonomous system dan penggunaan drone telah masuk bidang transportasi udara.
"Persaingan di tingkat global telah meningkat drastis dan nyaris sulit untuk dapat diantisipasi. Pada titik inilah maka tidak bisa dihindarkan perhatian kepada bidang education and training dan research dam development sudah waktunya untuk memperoleh tempat yang lebih khusus lagi," imbuhnya.
Di sisi lain, dia juga mendorong pemerintah untuk membentuk sebuah Lembaga Think Tank di bidang transportasi. Lembaga tersebut terdiri dari para akademisi dan praktisi senior yang nantinya bertugas memberi bahan masukan kepada pemerintah. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dikeluarkan benar-benar berlandaskan kepada kajian akademik dan proses pengalaman matang dan panjang di lapangan.
Selain itu, dia bilang pemerintah juga perlu mempertimbangkan membentuk institusi seperti Dewan Penerbangan tahun 1955 silam. Dewan tersebut bertugas khusus sebagai wadah pemecah Solusi persoalan penerbangan sipil dan militer nasional.
Klik halaman berikutnya.
